DetikNyuus.com - Ekonomi global sedang melemah, namun seiring dengan hal tersebut tekanan ekonomi nasional semakin besar. Dalam situasi sekarang ini menjadi sangat tidak wajar saat kebijakan pemerintahan berbanding terbalik dengan keadaan yang ada.
Mengeruk pendapatan pajak yang berlebihan dan terkesan ugal-ugalan dilakukan pemerintah dengan melalui revaluasi asset yang dimilki BUMN maupun dalam property. Kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dengan ekonomi masyarakat yang terombang ambing dengan kebijakan yang tak berpihak pada ekonomi kecil ini.
Mau bukti? Menurut ekonom Salamudin Daeng, Penerimaan Perpajakan dalam APBNP 2015 ditargetkan mencapai 1.439 trilliun, namun masih mengambil celah pajak untuk membebani masyarakat meskipun hanya 150 – 300 rupiah saja karena ini dalam hitungan skala kecil seperti pada kebijakan penentuan harga BBM. Jika diakumulasikan per kapasitas per orang akan terlihat lebih jelas beban negara yang harus ditanggung rakyatnya sendiri dari kebijakan pemerintahannya.
Salamudin pun yakin target penerimaan pajak dengan jumlah fantastis tersebut tidak akan dicapai dengan mudah. Tercatat hingga desember tanggal 25 kemarin saja penerimaan pajak masih 1000 trilliun sehingga secara hitungan yang terealisasi dari target pajak tersebut hanya 67 %, diperkirakan defisit anggaran saat ini mencapai 3%.
Nah ini yang perlu diwaspadai dan di monitoring oleh masyarakat. Terkait dengan statement MenKeu yang dalam tanda kutip ‘arogan’ mengklaim prestasi pungutan pajak yang merupakan pencapaian terbesar indonesia sepanjang sejarah. Menkeu juga menambahkan akan terus memburu pajak hingga terpenuhi sampai akhir tahun dengan berbagai macam jalan seperti aset BUMN, Perbankan dan Property.
Dari statement tersebut bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil pungutan pajak tanah bahkan aset property yang dimiliki rakyat. Loh apa hubungannya? Bisa jadi dengan beban pencapaian target ini, imbas yang akan dirasakan masyarakat adalah bayar pajak tanah, bayar pajak rumah dan property yang dimilkinya yang kesemuanya akan dihitung sebagai dasar pajak. Untuk apa? Ya untuk menyokong tujuan pemerintah membangun berbagai macam proyek dengan dalih untuk kepentingan rakyat seperti perluasan tol, kereta cepat dan lain sebagai nya padahal dalam realisasinya nanti cara rakyat menikmati sarana tersebut tetap dengan membayar sesuai tarif yang ditentukan.
Bagi Salamudin Daeng, cara seperti ini bahkan dinilai Lebih Kejam dari Kebijakan Kolonial yang dipimpin oleh Raffles yang memberlakukan pajak tanah dan panen untuk dibebankan pada rakyat. (red)
============
Berita Terkait :
[display-posts category=Politik]
0 comments:
Post a Comment